Enaknya Warga Solo Ratusan Layanan Publik Dalam Satu Tempat

IST - Menpan RB Tjahjo Kumolo, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo dan sejumlah pejabat saat peresmian MPP Surakarta, Jumat 28 Agustus 2020.

KABARESOLO.COM - Suatu ketika punya banyak urusan mulai dari bayar pajak kendaraan, lalu tunggakan BPJS Kesehatan, eh ternyata harus urus izin usaha. 

Bisa dibayangkan bagaimana harus kesana kemari untuk mengurus perizinan tersebut. 

Eits tapi itu dulu, kini hal tersebut nggak bakal terjadi karena ada satu tempat yang berisi lebih dari 300 jenis pelayanan publik untuk masyarakat Kota Surakarta, Sabtu 29 Agustus 2020.

Enak bukan, warga Kota Solo kini tak perlu repot-repot bila punya banyak urusan hanya mendatangi satu tempat semua urusan bisa beres.

Ya tempat tersebut bernama Mal Pelayanan Publik (MPP) berlokasi di Jenderal Sudirman Nomor 2,  Kota Surakarta.

Kantor MPP  telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada hari Jumat, 28 Agustus 2020.

Konsep MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di satu tempat. 

Instansi pusat, daerah, BUMN, bahkan swasta bisa bergabung dalam MPP. 

MPP Kota Surakarta memiliki total 377 jenis pelayanan yang berasal dari 21 instansi, yakni OPD Kota Surakarta, instansi vertikal, BUMN, dan swasta. 

Di dalam MPP, fasilitas pelayanan publik telah terpadu dalam satu bangunan dan terhubung dalam satu jaringan, sehingga pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

IST - Menpan RB Tjahjo Kumolo saat beri sambutan.

"Birokrasi dipaksa untuk berlari dari zona nyaman untuk menghadapi tata kehidupan normal baru dan kita semua sebagai bagian dari birokrasi harus berubah," ujar Menteri Tjaho, dalam peresmian MPP Jenderal Sudirman Kota Surakarta berdasarkan rilis yang masuk ke redaksi KabareSolo.com.

Menteri Tjaho menerangkan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kondisi krisis yang melanda seluruh negara di dunia harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Hal ini bisa dimaanfaatkan untuk melakukan lompatan, salah satunya dengan mengintegrasikan layanan masyarakat, sehingga alur birokrasi semakin cepat. 

"MPP di Solo harus konsisten melayani masyarakat dengan senantiasa memelihara sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung utama bisa terselenggaranya pelayanan publik yang cepat dan tepat," tandasnya. 

Tak sampai di situ, Menteri Tjahjo menambahkan, langkah pengembangan MPP selanjutnya adalah penyederhanaan layanan perizinan, pengaturan standar pelayanan serta peningkatan dukungan kualitas teknologi informasi.

LAYANAN PRIMA

Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaran pelayanan publik oleh pemerintah. 

Pemerintah Kota Surakarta sejak lama telah berupaya mengakomodir prinsip-prinsip tersebut sehingga berbagai inovasi terus dikembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan. 

IST - Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo saat memberikan sambutan.

Sebelumnya Pemerintah Kota Surakarta juga telah menandatangani naskah komitmen pembentukan MPP 2020 di Kantor Kementerian PANRB pada Februari 2020. 

Sebanyak 47 orang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi bersama Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menandatangani komitmen tersebut di hadapan Menteri PANRB. 

Sementara itu Pemerintah Kota Solo sendiri telah melakukan serangkaian inovasi dalam pelayanan publik untuk warganya.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menjelaskan, inovasi pelayanan masyarakat terus gencar dilakukan dengan inovasi dari para kepala dinas. 

Diantaranya Solo Satu Data, Adejamin Sehat (Dispendukcapil, BPJS dan DKK) untuk bantuan warga yang meninggal, Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pranikah Calon Pinanganten ) supaya calon kepala keluarga mampu melindungi, mengayomi istri dan anaknya. 

Program ini dari Bappeda, Dispendukcapil, dan BPPKB.

Terkait MPP merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk terus melayani masyarakat walaupun di masa pandemi Covid-19. 

"Layanan administrasi di Kota Surakarta yang berbasis elektronik telah diakui secara nasional sebagai layanan yang cepat, tepat, dan mudah sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya. 

IST - Menteri Tjahjo ditemani Walikota Rudy saat meninjau kesiapan MPP Surakarta.

DAFTAR INSTANSI DI MPP SURAKARTA

Instansi Vertikal

1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2. Samsat

3. Polresta

4. Kantor Imigrasi Kelas I

5. Kementerian Agama

6. BPJS Kesehatan

7. BPJS Ketenagakerjaan

8. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

9. Badan Pengawas Obat dan Makanan

BUMN/Swasta

10. PLN

11. BRI

12. Bursa Efek Indonesia (BEI)

OPD Kota Surakarta

13. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

15. Dinas Lingkungan Hidup

16. Dinas Kesehatan

17. Dinas Perdagangan

18. Dinas Perhubungan

19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

BUMD

20. Bank Jateng

21. Perumda Air Minum

LIMA LANTAI

Pelayanan MPP terbagi ke dalam lima lantai. Adapun lantai satu difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa tengah.

Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan. 

Pada lantai basement menyediakan fasilitas antara lain tempat bermain anak, pojok baca, musala, dan ruang laktasi. Sementara fasilitas lain yang disediakan yakni fasilitas disabilitas, ATM centre, dan toilet. (Humas Pemkot Solo/Humas KemenpanRB/KabareSolo.com)