Header Ads

UMK Solo Rp2,57 Juta, Apa Masih Cukup? Ini Hitung-hitungan yang Perlu Dipahami Warga Solo

 

IST - Karyawan dengan gaji UMK apakah cukup untuk hidup di Solo?

KABARESOLO.COM - "Gaji habis sebelum tanggal muda." Kalimat itu mungkin terdengar seperti candaan. Namun bagi sebagian pekerja di Kota Solo, kondisi tersebut menjadi kenyataan yang berulang setiap bulan, Jumat 3 Juli 2026.

Ada satu momen yang mungkin pernah dialami banyak pekerja di Solo. Gaji baru saja masuk. Rasanya lega. Namun belum seminggu berlalu, saldo rekening mulai menyusut. Tagihan kos, uang makan, bensin, pulsa, listrik, hingga kebutuhan kecil yang sering tak terasa, perlahan menghabiskan penghasilan bulanan. Ketika kalender belum menunjukkan tanggal tua, dompet justru sudah terasa kosong.

Cerita seperti itu bukan hanya dialami satu atau dua orang. Di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, semakin banyak pekerja yang mulai bertanya-tanya, apakah gaji minimum di Solo saat ini masih cukup untuk menjalani hidup dengan layak?

Pada 2026, Pemerintah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta sebesar Rp2,57 juta per bulan. Angka tersebut memang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Di atas kertas, kabar itu tentu menjadi angin segar. Namun dalam kehidupan sehari-hari, persoalannya ternyata jauh lebih kompleks.

Solo memang masih dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Harga makanan masih lebih bersahabat dibanding kota-kota besar, begitu pula biaya kos dan transportasi. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, pengeluaran masyarakat sebenarnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dulu seseorang mungkin cukup memikirkan biaya makan dan tempat tinggal. Kini ceritanya berbeda. Internet sudah menjadi kebutuhan pokok, bukan lagi pelengkap. Biaya kesehatan meningkat, kebutuhan transportasi bertambah, sementara harga berbagai bahan pokok ikut bergerak naik mengikuti kondisi ekonomi.

Jika dihitung secara sederhana, seorang pekerja lajang yang menerima gaji sesuai UMK harus membagi penghasilannya untuk berbagai kebutuhan. Biaya kos sekitar Rp600 ribu, makan tiga kali sehari mendekati Rp1 juta, transportasi sekitar Rp250 ribu, internet dan pulsa Rp150 ribu, ditambah kebutuhan harian seperti laundry, listrik, perlengkapan mandi, hingga dana tak terduga. Tanpa disadari, sebagian besar gaji sudah habis bahkan sebelum ada kesempatan untuk menabung.

Bagi mereka yang masih lajang, kondisi itu mungkin masih bisa diatasi dengan hidup lebih hemat. Namun ceritanya tentu berbeda bagi pekerja yang sudah berkeluarga. Membayar kontrakan, memenuhi kebutuhan anak, membantu orang tua, hingga menghadapi biaya pendidikan membuat ruang keuangan menjadi jauh lebih sempit.

Di sisi lain, persoalan ini juga tidak sesederhana menyalahkan perusahaan.

Banyak pelaku usaha di Solo, terutama UMKM, sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Harga bahan baku naik, biaya operasional bertambah, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Persaingan pun semakin ketat karena usaha baru terus bermunculan.

Dalam kondisi seperti itu, kenaikan UMK sering menjadi dilema. Pekerja tentu berharap memperoleh penghasilan yang lebih layak. Namun bagi sebagian pengusaha kecil, kenaikan biaya tenaga kerja juga menjadi beban yang harus dihitung dengan sangat hati-hati agar usaha tetap berjalan.

Karena itulah, perdebatan mengenai UMK hampir selalu muncul setiap tahun. Tidak ada pihak yang benar-benar salah. Pekerja ingin hidup lebih sejahtera, sementara pengusaha ingin usahanya tetap bertahan.

Menariknya, ada perusahaan yang justru mampu membayar karyawannya jauh di atas UMK. Bukan semata karena memiliki keuntungan besar, tetapi karena mereka memandang tenaga kerja sebagai investasi. Mereka sadar, mempertahankan karyawan yang kompeten sering kali lebih menguntungkan daripada terus-menerus mencari dan melatih orang baru.

Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada besarnya UMK. Produktivitas perusahaan, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga memiliki peran yang sama pentingnya.

Lalu, apakah solusi terbaik adalah terus menaikkan upah minimum?

Belum tentu.

Jika gaji naik tetapi harga kebutuhan pokok ikut melonjak, daya beli masyarakat tidak akan berubah banyak. Sebaliknya, jika kenaikan upah tidak diimbangi kemampuan dunia usaha, sebagian perusahaan bisa mengurangi perekrutan, menunda ekspansi, atau melakukan efisiensi.

Karena itu, yang dibutuhkan Solo bukan hanya kenaikan angka dalam slip gaji. Yang lebih penting adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas, menarik investasi baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar produktivitas ikut tumbuh.

Solo sebenarnya memiliki modal besar. Kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan, kuliner, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Jika seluruh potensi itu terus diperkuat, peluang lahirnya pekerjaan dengan penghasilan lebih baik juga akan semakin terbuka.

Pada akhirnya, pertanyaan apakah UMK Solo masih cukup tidak memiliki jawaban yang sama untuk setiap orang.

Bagi pekerja lajang dengan gaya hidup sederhana, angka tersebut mungkin masih mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun bagi mereka yang memiliki keluarga dan berbagai tanggungan, ruang untuk menabung atau mempersiapkan masa depan tentu menjadi jauh lebih terbatas.

Sebab ukuran hidup layak bukan hanya soal mampu bertahan hingga akhir bulan. Hidup layak adalah ketika seseorang masih memiliki kesempatan untuk menabung, mengembangkan diri, dan membangun masa depan tanpa terus dihantui kekhawatiran apakah saldo rekening akan cukup hingga gaji berikutnya datang.(KabareSolo.com/Rimawan)

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.