Viral Parkir Rp10 Ribu di Sriwedari, Solo Perlu Belajar dari Jepang dan Finlandia?

 

IST - Viral tarif parkir ngepruk yang bikin resah, Solo perlu belajar dari negara maju.

KABARESOLO.COM - Beberapa hari terakhir, media sosial Solo ramai membahas tarif parkir Rp10 ribu di kawasan Sriwedari. Bagi sebagian orang, nominal itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi masyarakat yang merasakan langsung, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar angka Rp10 ribu.

Masalah utamanya adalah ketidakpastian.

Bayangkan seseorang datang untuk berolahraga, membeli makanan, atau sekadar menikmati suasana kota. Harga makanan mungkin hanya Rp15 ribu hingga Rp20 ribu, tetapi biaya parkir yang harus dibayar bisa mencapai setengah dari nilai belanja mereka.

Akibatnya sederhana. Banyak orang memilih tidak berhenti.

Jika hal ini terus terjadi, yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari kedatangan pelanggan.

Kasus yang Membuat Warga Solo Geram

Perdebatan soal parkir kembali memanas setelah muncul keluhan seorang warga yang rutin berolahraga di kawasan Sriwedari. Selama ini ia terbiasa membayar tarif parkir Rp5 ribu, namun suatu hari biaya yang diminta mendadak menjadi Rp10 ribu.

Keluhan tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu banyak tanggapan. Ternyata tidak sedikit warga yang mengaku pernah mengalami pengalaman serupa di berbagai titik di Kota Solo.

Kasus itu kemudian mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Beberapa pihak yang diduga terlibat dalam praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan akhirnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan parkir bukan lagi masalah kecil di pinggir jalan. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa merugikan masyarakat, mengganggu kenyamanan wisatawan, dan merusak citra Solo sebagai kota wisata dan kuliner.

Ketika Parkir Menjadi Penghalang Ekonomi

Banyak pemilik usaha kuliner sebenarnya ingin memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Sebagian bahkan rela menyediakan area parkir tanpa biaya tambahan.

Namun dalam praktiknya, di sejumlah lokasi masih muncul pihak-pihak yang tetap melakukan pungutan kepada pengunjung.

Akibatnya konsumen mulai berhitung.

Makan Rp15 ribu ditambah parkir Rp10 ribu.

Ngopi Rp12 ribu ditambah parkir Rp5 ribu.

Belanja kecil-kecilan tetapi biaya parkir hampir menyamai nilai barang yang dibeli.

Ketika pilihan lain tersedia, konsumen cenderung mencari tempat yang lebih nyaman dan tidak membebani biaya tambahan.

Bagi usaha kecil, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Pelanggan yang enggan berhenti berarti omzet berkurang. Jika berlangsung terus-menerus, usaha bisa kehilangan daya saing bahkan berisiko tutup.

Mengapa Tukang Parkir Semakin Banyak?

Di sisi lain, fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Ketika lapangan pekerjaan semakin ketat dan kebutuhan hidup meningkat, sebagian orang mencari cara tercepat untuk mendapatkan penghasilan harian.

Menjadi juru parkir dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dimasuki tanpa modal besar.

Masalah muncul ketika aktivitas tersebut tidak dikelola dalam sistem yang jelas dan profesional.

Masyarakat membayar, tetapi tidak mendapatkan kepastian layanan.

Jika kendaraan hilang, helm raib, atau terjadi kerusakan, sering kali tidak ada pihak yang bersedia bertanggung jawab.

Padahal secara logika, jika masyarakat membayar untuk sebuah layanan, maka harus ada jaminan keamanan yang menyertainya.

Persoalan yang Lebih Besar dari Sekadar Parkir

Kasus Sriwedari sebenarnya membuka persoalan yang lebih dalam.

Ketika ada acara besar, pertandingan olahraga, konser, atau keramaian lain, kapasitas lahan parkir resmi sering kali tidak mencukupi.

Kondisi inilah yang membuka peluang munculnya parkir dadakan yang tidak selalu memiliki pengawasan dan standar yang jelas.

Artinya, solusi jangka panjang bukan hanya soal menindak pelaku yang melanggar aturan.

Yang lebih penting adalah membangun sistem yang membuat praktik seperti itu tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang.

Mengapa Jepang Hampir Tidak Memiliki Parkir Liar?

Jepang sering menjadi contoh negara dengan sistem transportasi dan parkir yang tertib.

Di sana, parkir bukan urusan individu yang berdiri di pinggir jalan meminta bayaran.

Sebagian besar area parkir menggunakan sistem otomatis.

Kendaraan masuk, sistem mencatat waktu, lalu pembayaran dilakukan melalui mesin atau aplikasi digital.

Tarif terpampang jelas. Tidak ada negosiasi. Tidak ada tarif mendadak. Tidak ada kebingungan.

Bahkan di beberapa wilayah, seseorang harus membuktikan memiliki tempat parkir sebelum diperbolehkan memiliki kendaraan pribadi.

Tujuannya sederhana: ruang publik harus tertata dan tidak menjadi sumber konflik.

Finlandia: Transparan dan Serba Digital

Di Finlandia, sebagian besar pembayaran parkir dilakukan secara digital.

Pengendara dapat mengetahui tarif, durasi, hingga lokasi parkir langsung dari aplikasi.

Petugas tidak bertugas memungut uang, melainkan mengawasi kepatuhan terhadap aturan.

Karena semuanya tercatat dalam sistem, masyarakat tahu ke mana uang parkir masuk dan bagaimana pengelolaannya.

Tingkat kepercayaan publik menjadi jauh lebih tinggi.

Inggris: Bayar Parkir, Dapat Kepastian

Di Inggris, sistem parkir umumnya dikelola pemerintah kota atau operator resmi.

Tarif ditampilkan secara terbuka. Ada bukti pembayaran. Ada kamera pengawas. Ada mekanisme pengaduan jika terjadi masalah.

Masyarakat tidak membayar kepada individu, melainkan kepada sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, konflik terkait tarif parkir jarang menjadi persoalan besar.

Apa yang Bisa Dilakukan Solo?

Solo sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadi kota percontohan nasional dalam tata kelola parkir.

Kota ini terkenal sebagai kota budaya, kota wisata, dan pusat kuliner yang dikunjungi ribuan orang setiap hari.

Namun potensi tersebut bisa terganggu jika masalah parkir terus menjadi keluhan utama masyarakat.

Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain:

1. Digitalisasi Sistem Parkir

Pembayaran menggunakan QRIS atau sistem elektronik sehingga seluruh transaksi tercatat secara transparan.

2. Identitas Resmi Juru Parkir

Setiap petugas wajib memiliki seragam dan identitas yang mudah dikenali masyarakat.

3. Tarif yang Jelas

Papan tarif harus dipasang secara besar dan mudah terlihat sebelum kendaraan masuk area parkir.

4. Jaminan Keamanan Kendaraan

Jika masyarakat membayar layanan parkir, harus ada tanggung jawab yang jelas terhadap keamanan kendaraan.

5. Dukungan untuk UMKM

Kawasan kuliner rakyat dapat diberikan skema parkir gratis atau tarif khusus agar pelanggan tidak terbebani.

6. Penertiban Berkelanjutan

Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar praktik parkir liar tidak kembali muncul.

Bukan Soal Rp10 Ribu

Pada akhirnya, polemik parkir di Solo bukan sekadar soal Rp10 ribu.

Ini adalah persoalan kenyamanan warga, perlindungan konsumen, keberlangsungan UMKM, citra wisata, dan masa depan ekonomi kota.

Jepang, Finlandia, dan Inggris menunjukkan bahwa sistem parkir yang baik bukan hanya membuat jalanan lebih tertib, tetapi juga membantu ekonomi bergerak lebih sehat.

Jika Solo mampu membangun sistem perparkiran yang modern, transparan, dan adil, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga pelaku usaha, wisatawan, dan seluruh masyarakat.

Karena kota yang maju bukan hanya kota yang memiliki jalan bagus, melainkan kota yang mampu memberikan rasa nyaman, kepastian, dan keadilan bagi setiap orang yang datang dan beraktivitas di dalamnya.(*)