Header Ads

Oleh-oleh 'Mendebarkan' Sri Mulyani dari G20 Leaders Argentina

ISTIMEWA - Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu di pertemuan G20 Argentina. 


KABARESOLO.COM -  Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berikan oleh-oleh yang mendebarkan tentang situasi global dunia saat ini.

Ia menyampaikan papatan lengkapnya melakui akun Facebook terverifikasi miliknya pada Minggu 2 Desember 2018 lalu.

Menkeu cerita tentang kondisi G20 di Argentina,  mencoba merefleksikan kembali tentang awal mula kiprah G20 yang mampu memperbaiki perekonomian dunia,  berbanding terbakik dengan pertemuan saat ini.

Merunut sejarah terbentuk G20 berawal dari krisis moneter tahun 1998 dan pendapat di forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu.

Maka terbentuklah G20 dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

Nah Sri Mulyani kemudian berikan catatan pancang tentang pertemuan G20.

Dalam hal ini Wkil Presiden Jusuf Kalla bersama Menkeu hadir dalam acara tersebut.

Berikut paparan lengkap dari Sri Mulyani,  ia menyebutnya oleh-oleh tapi kami menyebutnya i formasi yang mendebarkan.

~~~

Pertemuan G20 tingkat pimpinan negara (leaders) di Argentina hari ini sangat menentukan arah ekonomi dan tata kelola global. Mengapa? 

Tahun 2018 adalah sepuluh tahun sejak G20 Leaders dibentuk pada tahun 2008, ditengah situasi krisis ekonomi Amerika Serikat dengan bangkrutnya Lehman Brothers dan perusahaan asuransi dunia AIG yang memicu kepanikan dan krisis keuangan seluruh dunia.

Sebagai Menteri Keuangan pada masa itu, saya melihat jatuhnya perekonomian Amerika Serikat menjalar ke Eropa yang menimbulkan kepanikan global. 

Semua negara di dunia berupaya melindungi perekonomiannya, melalui berbagai kebijakan yang tidak biasa (luar biasa). 

Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) menurunkan suku bunga secara drastis dari diatas 5 persen menjadi mendekati nol persen, dan masih ditambah dengan Quantitative easing - injeksi likuiditas melalui pembelian surat berharga. 

Pemerintah Amerika melakukan talangan (bail out) ke sektor riel dari perushaan mobil hingga properti dengan pembelian asset macet dan surat berharga. 

Inggris dan European Union melakukan hal yang sama yaitu melakukan penalangan bank yang gagal untuk menghentikan kepanikan publik dan menginjeksi sektor riel dengab ekspansi fiskal. 

Seluruh negara di dunia mengalami akibat krisis tersebut. 

Saya ingat semua negara ASEAN, Australia dan Selandia Baru melakukan kebijakan “blanket guarantee” dengan menjamin penuh sektor perbankan untuk meredakan kepanikan dan ketidakpastian.

Dalam situasi kepanikan global, Menteri Keuangan Amerika Serikat menelpon Menkeu negara-negara anggota G20, untuk membentuk forum G20 Leaders- tingkat pimpinan negara. Dan mengundang para pimpinan negara untuk bertemu dalam rangka menyelamatkan ekonomi dunia yang mendekati kehancuran. 

Pertemuan pertama G20 Leaders 2008 di Washington DC Amerika Serikat dan pertemuan kedua 2009 di London Inggris para pemimpin dunia bersepakat untuk bersama-sama menyelamatkan ekonomi dunia dari kehancuran dengan kebijakan moneter, fiskal dan mendorong sektor riel untuk mengembalikan stabilitas dan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Fokus lain yang sangat penting adalah melakukan reformasi regulasi dan kebijakan sektor perbankan dan keuangan untuk menghindarkan krisis keuangan kembali terjadi.

Pada tahun 2008, semua pemimpin negara G20 kompak sepakat menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebijakan ekonomi satu arah dan saling mendukung, karena mereka percaya bahwa ekonomi global harus dijaga bersama. 

Sebagai Menkeu saat terjadinya krisis ekonomi dunia, Indonesia juga melakukan berbagai langkah strategis di bidang perbankan dan kebijakan fiskal yang suportif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia untuk tidak terkena imbas negatif keguncangan ekonomi global. 

Alhamdulillah, Indonesia dapat melalui dengan selamat dan termasuk dalam kategori sebagian kecil dari negara emerging yang masih memiliki pertumbuhan relatif tinggi dan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.

Sepuluh tahun berlalu, pertemuan G20 di Buenos Aires -Argentina berada dalam suasana yang berbeda. 

Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap.  Selain pemulihan ekonomi masih belum merata, kebijakan ekonomi antara negara semakin tidak sinkron dan tidak searah. 

Bahkan ketegangan terjadi akibat kebijakan konfrontasi perdagangan, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga the Fed yang tidak disukai oleh Presiden Trump dan menimbulkan arus modal keluar dan gejolak nilai tukar di negara emerging, harga komoditas terutama minyak bumi yang naik turun seperti roller coaster, dan persaingan kebijakan pajak yang berlomba saling menurunkan (race to the bottom). 

Ada kemajuan penting dicapai melalui forum G20. Reformasi regulasi sektor keuangan dan perbankan sudah dilakukan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pemupukan risiko berlebihan di sektor keuangan. 

Selain itu ada kemajuan penting dalam kerjasama perpajakan antara negara dengan kerjasama memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital. 

Indonesia memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok “high wealth” yang selama ini mudah memanfaatkan tax haven dan kelonggaran regulasi antar negara.

Namun banyak tantangan belum terjawab dan resiko besar masih melingkupi dan membayangi perekonomian dunia. 

Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi menimbulkan beban dan resiko ekonomi yang nyata.

Alhamdulillah, Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. 

Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global.

Perang dagang antara negara melahirkan keinginan G20 untuk melakukan reformasi multilateral World Trade Organization.

Indonesia harus menyiapkan materi dan posisi yang jelas dan negosiator yang unggul dalam menghadapi era perang dagang bilateral dan melemahnya mekanisme solusi multilateral yang makin kompleks. 

Selain itu ancaman dan peluang digital ekonomi terhadap kesempatan dan jenis kerja di masa depan terus menjadi perhatian G20, selain implikasinya terhadap kebijakan kenetagakerjaan, jaring pengaman sosial, dan perpajakan. 

Dunia akan semakin komplek dan globalisasi serta kemajuan teknologi akan memberikan banyak kesempatan untuk maju dan mengejar ketertinggalan, namun juga menyajikan kerumitan dalam mengelola perekonomian dan sosial suatu negara. 

Indonesia harus makin keras dan cerdas dalam membangun perekonomian kita. 

Fokus Presiden Jokowi untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur adalah benar yaitu untuk pemerataan dan peningkatan produktivitas dan daya kompetisi negara kita. 

Indonesia tetap perlu membangun kapasitas anak-anak bangsa dalam memahami dan menghadapi globalisasi ekonomi, perubahan teknologi dan dinamika geo-politik yang makin rumit dan menantang.

Ini tantangan yang harus dihadapi dan dijawab oleh generasi milenial kita.

Apakah anda semua bersedia menjawab tantangan ini?

Buenos Aires,
November 2018

~~~

Cukup mendebarkan bukan.

Fakta kalau banyak negara-negara yang terkena imbasnya.

Namun beruntung Indonesia memiliki kebijakan yang tepat di tangan para ahli.

Semoga Indonesia makin perkasa di tengah perang dagang dua raksasa besar dunia Amerika dan Tiongkok.  (*/KabareSolo.com) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.